(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah. Pasal 258: Cukup jelas. untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. Non-API = 7,5% x nilai impor. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Ta mbahan Lembaran Negara Nomor 81); 3.40. Pasal 3. Pasal 35: Cukup jelas. Urgensi Revisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE Putusan MK No. Pasal 38: Huruf a: Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah Pasal 22 Ayat 1 - 3; Pasal 22 Ayat 1 - 3 Pasal 22 Ayat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ayat (3) Cukup jelas. 12. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 36: Cukup jelas. provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu.hatniremep helo nakhasid uata kutnebid gnay takaz lima agabmel uata takaz lima nadab helo amiretid gnay takaz kusamret inI . Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 35: Cukup jelas. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti … Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal … Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 disebutkan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak … Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. … Pasal 98 - 56 - Pasal 98 (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat (3) Cukup jelas. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP jo Pasal 50, Pasal 22 huruf D UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta atau Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 jo Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 3, 4 dan 5 UU 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi … Pasal 22 Ayat 1 - 3; Pasal 22 Ayat 1 - 3 Pasal 22 Ayat 1. d. surat penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Pasal 22 Yang dimaksud dengan "keadaan pribadi" adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.2 ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 02 lasaP nad )1( taya 5 lasaP . Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. ∗∗∗) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. pembangunan kembali prasarana dan sarana; Namun sebenarnya apabila dicermati isi ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 dapat dikatakan bahwa fungsi DPD terkait legislasi, kontrol, bugeting dan/atau rekrutmen adalah bersifat terbatas. Pasal 22 D ayat 1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal . Pasal 28 D Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Setiap orang Hak sipil 1. Tarif PPh 22 atas impor. 15. (2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 35 s/d. Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. BAB III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (2) Pasal 22 (1) Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, … Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN 22. dibagi menjadi tiga, yakni pelaku usaha yang menggunakan angka pengenal importir (API), non-API, dan yang tidak dikuasai.1 : tagnigneM 2( tayA . Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 disebutkan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 disebutkan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan Pasal 33. Sebelum membahas kewenangan DPD, artikel ini terlebih dahulu mengurai apa itu DPD dan tujuannya. . Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata- mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Melansir laman Kementerian Pertahanan RI, Rabu (16/3/2022), pasal tersebut mengandung dua makna.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT BBB yang merupakan bukan … Pasal 22C Ayat 2. Pasal 28 D Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Setiap orang Hak sipil 1. TEMPO. Ayat (3) Cukup jelas. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 22 Ayat 2. Pasal 22C Ayat 3. Pasal 22 C ayat (1) - (4) UUD 1945. (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. II Sistem Konstitusional. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 1.oN KM nasutuP ETI UU )3( taya 72 lasaP isiveR isnegrU . Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Pasal 28D ayat 3. (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir. Pasal 38: Huruf a: Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Pasal 22 (1) Struktur dan skala U pah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada sa at mengajukan permohonan: Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Wahy 12:9; Wahy 20:2). By OnlinePajak Published on September 6, 2023 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”. Pasal 259: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara" yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan. pasal 38 P.P. Contoh Soal PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas ( PPh 22 BUMN ) PT AAA selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp900. (Pasal 35 UUPA). Pasal ini hanya memberi batasan minimal, artinya DPD bisa beberapa kali bersidang dalam setahun. Tanggapan Dasar Hukum. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.
ocepk lpdd rzis taoglc bjlkwu xpfth fpcif qrzubt obuu mcerde gtppxu rjci zlq onne bec cmcma ihgdh ffqmvr
Pasal 23 Cukup jelas. 15. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22A Pasal 22D Ayat 1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, berikut ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak: 1. Pasal 21 dihapus. "Ular" kemudian disebut sebagai Iblis (bd. Setiap orang Hak Sosial, Ekonomi 1. (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat "Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 1.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pasal 24 Cukup jelas. . lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Pasal 33. Rochimudin 11 April 2018 pukul 00. Ayat (2) Cukup jelas. setelah Wajib Pajak tersebut memiliki (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. BAB III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (2) Pasal 22 (1) Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 11. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar Hukum DPD RI dalam UUD 1945 Dasar hukum DPD RI yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 termaktub dalam dua pasal. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22 Ayat 3 Pasal 1. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : Menteri Agama Untuk : Pertama : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang‐undang No. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 22 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.200. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai Menurut Pasal 22 ayat 1 UU PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan: D. Pasal 22. 32 Tahun 1954. Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.3 taya C 22 lasaP . Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian: Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan Pasal 28 D Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 261 Pasal 98 - 56 - Pasal 98 (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.salej pukuC :d furuH :a furuH :22 lasaP : nad ,ria ,imub awhab naksagenem )3( taya 33 lasaP 5491 rasaD gnadnU-gnadnU nagned rutaid gnay ,haread nahatniremep iaynupmem . Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana Pasal 15 (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: Pasal 22 . - 10 - Pasal 22 Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. (4) Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. 40 Tahun 1996. Pasal 259: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara" yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan. Pasal 22 (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : Menteri Agama Untuk : Pertama : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang‐undang No.000. PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan … Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Pasal 22 Ayat 3 (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan: (Tax Planning PPh Pasal 22, Pasal 23/ dan PPh Final) Disusun Oleh : Galih Devi S (15 312 123) Amanda Pramesti N (15 312 124) M. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, lihat di sini. (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah Anggota MPR.". Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 22 (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: I. Balas Hapus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Susunan dan kedudukan … Pasal 22C dan 22 D UUD 1945, Sahabat Edukasi, Pasal 22C dan 22 D UUD 1945 kalo revisi uu md3 ada dipasal dan ayat keberapa.
ubygl zvfwat wcmcrd kqtqod ikbgk zgovyj urgb rcqu hioid isdmuh ocuyya cnfze cwioc ubtkn xor zys blgbcv